TPM Ganjar-Mahfud Minta Bansos Jangan Dipolitisasi!

Wakil Deputi II Tim Pemenangan Nasional (TPN), yang juga bagian dati Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Achyar Al Rasyid meminta Program Bantuan Sosial (Bansos) jangan dipolitisasi karena itu merupakan sebuah Program Nasional dan memang sudah menjadi hak rakyat untuk menerimanya.

“Berpolitik itu merupakan sebuah harmonisasi kebahagian yang diturunkan melalui penciptan kesejahteraan dan selayaknya bermusik agar menghasilkan sebuah simfoni yang tertulis dengan sebuah pakem etik yang jelas. Sehingga menurut saya, politik bukan hanya sekadar bicara bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, saya pikir Pak Zulkifli Hasan sebagai politisi senior sudah sangat khatam dengan pakem politik ini,” ujar Achyar Al Rasyid dalam keterangannya, Rabu (3/1/2024).

Diketahui, video Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) kembali viral di jagat media sosial X. Di mana dalam video tersebut Zulkifli Hasan mengatakan “yang Kasih Bansos dan BLT siapa?” Kemudian dijawab oleh peserta “Jokowi”.

Lalu, kembali ditimpal Kembali oleh Zulhas bahwa Jokowi adalah PAN dan diakhiri dengan kalimat “Makanya kita dukung Gibran karena Gibran Adalah Anaknya Jokowi”.

Achyar yang menjabat sebagai Wakil Deputi II Generasi Y dan Z Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD / Tim Pemenangan Muda menilai bahwa program bansos dan BLT itu bukan lah program pribadi Bapak Jokowi, melainkan sebuah Program Nasional dibawah naungan Kementerian Sosial yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat miskin, dan itu adalah kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak Rakyat Indonesia.

“Bansos dan BLT itu merupakan sebuah Hak bagi setiap warga negara Indonesia yang masuk dalam kategori miskin dan penyalurannya menggunakan uang negara (APBN) dan persetujuan untuk menjalankan program Bansos dan BLT juga melawati mekanisme di legistatif dan kita tahu semua Fraksi Partai Politik yang ada di legislatif mendukung berjalannya program bansos,” ujar Achyar Al Rasyid yang merupakan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Hubungan Internasional 2018-2020.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2023 Anggaran Bansos Indonesia Mencapai 470 Triliun Rupiah hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu 21 Desember 2022, yang tebagi kedalam tujuh elemen bantuan sosial yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud ristek, Program Indonesia Pintar (PIP) Kemenag, Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Prakerja.

Achyar Al Rasyid menilai ketika Politisasi Bansos dilakukan oleh seorang politikus, seperti Zulkifli Hasan, itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat tidak beretika karena penerimaan bansos bukanlah sebagai bentuk talih asih atau karena kasihan namun bansos merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong kehidupan masyarakat agar keluar dari jerat kemiskinan karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi melalui berbagai program bansos.

“Ketika ada orang yang melakukan Politasasi Program Bansos berarti orang tersebut memanfaatkan kemiskinan orang lain untuk mendapatkan kekuasaan dan itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai etik dan budi pekerti bangsa Indonesia, jelas menyakiti hati Rakyat Indonesia, ada yang menari-nari diatas penderiraan kemiskinannya,” uja Achyar yang juga Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2022-2023.

Achyar Al Rasyid juga mengajak kepada Anak muda Indonesia untuk terus mengawal program ini jangan sampai program yang niatnya sangat baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, dan diklaim untuk membesarkan nama pribadi salah satu orang ataupun kelompok seolah mereka yang paling membantu dan dermawan.

“Sekali lagi saya tegaskan nahwa Bansos merupakan program yang uangnya berasal dari APBN sehingga kita seluruh Rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan juga menjadi tanggung jawab kita juga khususnya anak muda untuk mengawasi penyaluran bansos dimasyarakat jangan sampai di politisasi oleh seseorang ataupun kelompok untuk mendapatkan simpatik masyrakat agar dipilih nanti dalam momentum Pemilu 2024”, ungkap Achyar Al Rasyid yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama, Cirebon ini.(msar)

Mungkin Anda Menyukai